Alankanews.com,Seluma--Isu dugaan adanya "honorer siluman" di Kabupaten Seluma kembali memanas setelah anggota DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama, mengungkapkan bahwa dirinya menerima surat kaleng yang berisi tuduhan adanya tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat namun tetap lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun anggaran 2024,Rabu (08/01/2025).
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa terdapat tiga nama tenaga honorer yang belum bekerja selama dua tahun berturut-turut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tetapi berhasil lolos seleksi PPPK. Bahkan, mereka dikabarkan memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah pejabat di Pemkab Seluma.
“Surat kaleng ini menyebutkan nama-nama yang diduga belum dua tahun bekerja, tetapi mereka dinyatakan lulus PPPK. Jika benar, hal ini jelas melanggar aturan seleksi yang telah ditetapkan,” ujar Febrinanda Putra Pratama
Sesuai dengan Pengumuman Bupati Seluma Nomor: 800/15/PANSELDA/X/2024, kriteria pelamar PPPK khusus tenaga teknis mengharuskan kandidat merupakan Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) atau tenaga Non-ASN yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah aktif bekerja selama minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus di lingkungan Pemkab Seluma.
Febrinanda menegaskan pentingnya dilakukan investigasi terhadap dugaan ini.
“Kami di DPRD akan mendorong Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menindaklanjuti laporan ini. Proses seleksi PPPK harus berjalan transparan dan sesuai aturan. Tidak boleh ada nepotisme dalam penerimaan pegawai negara,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Pemkab Seluma melalui Sekretaris Daerah, Ahmad Zulfikar, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan tersebut. Namun, ia berjanji akan menindaklanjuti informasi ini.
“Jika memang ada pelanggaran dalam proses seleksi, kami tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi ulang. Semua pihak harus mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga integritas sistem pemerintahan,” tegas Ahmad Zulfikar.
Isu ini memancing perhatian publik, khususnya tenaga honorer yang merasa seleksi PPPK harus dilakukan secara adil tanpa adanya permainan kotor. Hingga saat ini, DPRD Seluma masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait untuk memastikan transparansi dalam kasus ini.
Penulis : Septon
Editor : Andrini Ratna Dilla