Acara Kick Off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016, di Hotel Nala Sea Side, Senin (23/12/2024).Foto:Aisyah/Alankanews.com
Alankanews.com,Bengkulu--Perubahan iklim yang semakin mempengaruhi suhu bumi dan ekosistem memerlukan langkah-langkah strategis untuk menguranginya, salah satunya melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Sektor kehutanan dan pengelolaan lahan menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim ini. Provinsi Bengkulu, bersama Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, mengambil peran penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan kolaboratif untuk mendukung pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, Senin (23/12/2024).
Provinsi Bengkulu memperoleh dana insentif karbon sebesar $757.255 atau sekitar Rp 11,8 miliar melalui skema Results-Based Payment (RBP) dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF). Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan konservasi, seperti reboisasi hutan yang rusak akibat degradasi dan deforestasi. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara), dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, dalam acara Kick Off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 yang digelar di Hotel Nala Sea Side, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi, memperbaiki kualitas hutan, serta meningkatkan keberagaman hayati. Ia menambahkan bahwa dana yang diterima akan digunakan untuk reboisasi hutan yang rusak akibat dampak cuaca ekstrem.
"Kami mendapatkan bantuan 11 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan yang rusak. Ini sangat penting karena cuaca ekstrem semakin sering terjadi, dan kita perlu melakukan langkah pencegahan serta penanaman kembali hutan untuk mengurangi emisi karbon," ujar Rosjonsyah.
Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi, menyatakan bahwa organisasi mereka berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program ini. KKI Warsi bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
"Sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, KKI Warsi berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program ini. Kami akan terus bekerja sama dengan DLHK untuk memastikan keberhasilan program melalui proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan monitoring yang terintegrasi," jelas Adi.
Dengan sinergi antara pemerintah, KKI Warsi, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam hal pengurangan emisi karbon, pemulihan hutan yang rusak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Penulis : Aisyah Aprielia Lupti
Editor : Andrini Ratna Dilla